Donald Trump Resmi Putuskan AS Keluar dari Dewan HAM PBB, Bias Kronis Terhadap Israel
Kudakyv – Donald Trump Resmi Putuskan AS Keluar dari Dewan HAM PBB, Bias Kronis Terhadap Israel
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump resmi putuskan negaranya keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Selain itu, Trump juga menghentikan pendanaan bagi badan PBB yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA. Keputusan ini diumumkan pada Selasa (4/2/2025), bertepatan dengan pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Keputusan ini diambil dengan alasan adanya bias kronis terhadap Israel di dalam badan HAM PBB. Israel telah lama mengkritik UNRWA serta Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki sikap yang tidak adil terhadap negaranya. Hal ini juga diperkuat oleh tuduhan Israel bahwa UNRWA telah melindungi militan Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Namun, pihak UNRWA dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Baca Juga: Logam Tanah Jarang Kyiv Jadi Incaran Donald Trump Sebagai Jaminan: Perang Ukraina-Rusia“
Selain menarik diri dari Dewan HAM PBB, Donald Trump juga memerintahkan peninjauan ulang keterlibatan AS dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Organisasi yang berbasis di Paris ini juga dinilai memiliki perbedaan dalam distribusi pendanaan antara negara-negara anggotanya.
Trump menegaskan bahwa PBB memiliki potensi besar, namun tidak bisa menjalankan perannya dengan baik. “Saat ini, PBB belum mampu memenuhi potensinya. Mereka harus bertindak lebih baik,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Ia juga menambahkan bahwa beberapa negara tertentu mendapatkan perlakuan lebih baik dibandingkan negara lainnya. Namun, Trump tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara yang dimaksudnya.
Keputusan untuk keluar dari Dewan HAM PBB bukan kali pertama dilakukan oleh pemerintahan Trump. Pada tahun sebelumnya, AS sudah lebih dulu menarik diri dari badan yang berbasis di Jenewa, Swiss itu. Mantan duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyatakan bahwa Dewan HAM PBB “memiliki bias kronis terhadap Israel” dan menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh beberapa anggotanya.
Setelah pergantian pemerintahan, Presiden Joe Biden kembali mendukung partisipasi AS dalam Dewan HAM PBB. Pada Oktober 2021, AS memenangkan kursi dalam dewan yang beranggotakan 47 negara tersebut. Namun, pada September lalu, pemerintahan Biden mengumumkan bahwa AS tidak akan mencalonkan diri untuk periode kedua secara berturut-turut.
Menanggapi keputusan Trump, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menekankan bahwa Dewan HAM PBB memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, UNRWA juga disebut tetap memberikan layanan vital bagi pengungsi Palestina, termasuk bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Di sisi lain, Pascal Sim, juru bicara Dewan HAM PBB, menyatakan bahwa perintah Trump kali ini tidak akan memberikan dampak konkret. Hal ini dikarenakan AS memang sudah bukan lagi anggota dewan tersebut. Meskipun demikian, sebagai anggota PBB, AS masih memiliki status pengamat informal dalam Dewan HAM PBB.
“Simak Juga: Pengertian Dasar HAM, Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli Filsafat“
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) adalah badan PBB yang didirikan pada 1949. Badan ini bertujuan memberikan bantuan kepada warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik Arab-Israel pada tahun 1948. Hingga saat ini, UNRWA melayani lebih dari 5,5 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta negara-negara seperti Suriah, Yordania, dan Lebanon.
Organisasi ini menawarkan berbagai layanan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, UNRWA sering mendapat kritik dari Israel dan Amerika Serikat karena diduga memiliki kaitan dengan kelompok militan Palestina. Israel menuduh bahwa beberapa sekolah yang didanai oleh UNRWA digunakan sebagai tempat persembunyian kelompok militan. Namun, UNRWA selalu membantah tuduhan tersebut.
Keputusan Donald Trump resmi putuskan AS keluar dari Dewan HAM PBB tentu menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak yang mendukung karena menganggap Dewan HAM PBB tidak adil dalam menilai Israel. Namun, ada pula yang mengkritik langkah ini karena dinilai merusak kredibilitas AS dalam isu hak asasi manusia global.
Untuk berita lebih lanjut mengenai keputusan ini, Anda dapat mengakses sumber terpercaya seperti Kudakyv atau kudakyiv.com. Situs ini menyediakan informasi terkini mengenai perkembangan politik global dan isu-isu hak asasi manusia.
Keputusan Trump ini menjadi salah satu momen penting dalam kebijakan luar negeri AS. Langkah ini tidak hanya mempengaruhi hubungan AS dengan PBB tetapi juga berdampak pada dinamika politik di Timur Tengah. Apakah keputusan ini akan membawa perubahan besar bagi hubungan internasional? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
