Moscow Sita Aset Properti Domestik Perusahaan Asing Milik Barat Senilai Rp 470,1 T
Kudakyv – Moscow Sita Aset Properti Domestik Perusahaan Asing Milik Barat Senilai Rp 470,1 T
Moscow semakin agresif dalam menyita aset properti domestik milik perusahaan asing asal Barat. Langkah ini memperkuat kendali negara atas sektor ekonomi yang sebelumnya dikelola swasta. Total aset yang diambil alih mencapai USD28,7 miliar atau setara dengan Rp470,1 triliun (kurs Rp16.380 per USD). Keputusan ini diumumkan oleh Jaksa Agung Rusia, Igor Krasnov.
Moscow Sita Aset Properti Domestik Perusahaan Asing
Pemerintah Rusia mempercepat proses penyitaan aset domestik milik perusahaan asing. Kebijakan ini semakin gencar sejak pecahnya perang Ukraina pada 2022. Beberapa aset strategis yang kini telah berada di bawah kendali negara termasuk pedagang biji-bijian terkemuka, bandara Domodedovo di Moscow, fasilitas gudang penting, serta perusahaan produsen seng dan timbal.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin, Krasnov menjelaskan bahwa lima perusahaan strategis telah dinasionalisasi. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan sebelumnya berada di bawah kepemilikan asing. “Secara total, kami telah mengembalikan aset senilai lebih dari 2,4 triliun rubel untuk kepentingan negara,” ujar Krasnov.
“Baca Juga: Ukraina Serang Pangkalan Militer Moscow Rusia, Putin Umumkan Keadaan Darurat“
Alasan Penyitaan Aset oleh Pemerintah Rusia
Pemerintah Rusia menuduh pemilik asing dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjalankan investasi yang cukup dalam infrastruktur domestik. Mereka juga disebut gagal membayar pajak secara penuh. Menurut Krasnov, keuntungan yang dihasilkan perusahaan asing di Rusia justru lebih banyak ditarik keluar daripada dikembangkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri.
Walaupun begitu, Krasnov tidak menyebutkan secara rinci perusahaan mana saja yang terkena dampak kebijakan ini. Namun, yang jelas, penyitaan ini menargetkan sektor-sektor vital yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.
Dampak bagi Perusahaan Asing
Perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Rusia telah menghadapi ancaman penyitaan sejak perang dengan Ukraina pecah pada Februari 2022. Beberapa perusahaan Barat telah mencoba menarik aset mereka sebelum diambil alih. Namun, kebijakan hukum Rusia membuat proses ini menjadi lebih sulit.
Pemerintah Moscow menggunakan alasan stabilitas strategis dan keamanan ekonomi untuk membenarkan pengambilalihan aset ini. Menurut Kudakyv, langkah ini dapat semakin memperumit hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat yang memiliki kepentingan di sektor properti dan industri Rusia.
Selain itu, pengambilalihan ini memberikan sinyal kuat bahwa Rusia tidak akan membiarkan entitas asing mengendalikan sektor-sektor strategisnya. Kebijakan ini diprediksi akan berlanjut di masa mendatang seiring dengan peningkatan ketegangan geopolitik.
“Simak Juga: Fenomena Kasus Bunuh Diri Efek PHK Masal 2025, Siapa yang Pantas Disalahkan?“
Moscow Menguatkan Kendali atas Ekonomi Domestik
Sebelum perang Ukraina, banyak perusahaan asing menikmati keuntungan besar dari investasi mereka di Rusia. Namun, situasi berubah drastis ketika sanksi ekonomi dari Barat mulai diberlakukan. Moscow kini menggunakan kebijakan nasionalisasi sebagai bentuk respons terhadap tekanan internasional.
Kudakyv melaporkan bahwa kebijakan ini diprediksi akan membuat perusahaan asing berpikir ulang sebelum berinvestasi di Rusia. Ketidakpastian hukum dan risiko penyitaan aset menjadi faktor utama yang menghambat investor asing masuk ke pasar Rusia.
Dengan semakin banyaknya aset yang disita, Rusia berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada perusahaan asing. Langkah ini dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dalam negeri, meskipun dampak jangka panjangnya masih menjadi perdebatan.
Kesimpulan
Penyitaan aset properti domestik milik perusahaan asing oleh Moscow bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik. Dengan total nilai mencapai Rp470,1 triliun, kebijakan ini menunjukkan keseriusan Rusia dalam memperkuat kendali negara atas sektor-sektor strategis.
Menurut Kudakyiv.com, langkah ini dapat membawa konsekuensi besar bagi hubungan internasional dan iklim investasi di Rusia. Perusahaan asing kini harus mempertimbangkan ulang strategi mereka di tengah ketidakpastian yang semakin meningkat.
Moscow terus melanjutkan kebijakan ini demi memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat. Bagaimana dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi global masih menjadi pertanyaan besar.
