Jelang Upaya Gencatan Senjata, Ukraina Serang Kilang Minyak Rusia
Kudakyv – Jelang Upaya Gencatan Senjata, Ukraina Serang Kilang Minyak Rusia
Konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Meskipun ada upaya diplomasi untuk gencatan senjata, kedua negara tetap saling serang. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah menginisiasi perundingan perdamaian, tetapi Moskow dan Kyiv tetap berada di medan pertempuran.
Perang besar ini pecah sejak 24 Februari 2024, ketika Rusia menyerang wilayah timur Ukraina atau Donbass. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengklaim bahwa serangan ini dilakukan untuk melindungi etnis Rusia yang ada di wilayah tersebut dari diskriminasi rezim Kyiv serta menahan Ukraina agar tidak bergabung dengan NATO.
Berikut adalah perkembangan terbaru dari konflik ini dalam 24 jam terakhir:
Sebuah ledakan besar mengguncang depot minyak Rusia di distrik Kavkazskiy, Krasnodar, pada Jumat (21/3/2025). Serangan ini merupakan bagian dari intensifikasi penggunaan drone oleh Ukraina.
Menurut Astra, media independen Rusia, depot minyak tersebut menyimpan sekitar 100.000 ton bahan bakar. Setelah serangan drone, kebakaran hebat terjadi dan berlangsung hingga dua hari. Ledakan ini menjadi insiden kedua dalam serangan terhadap fasilitas energi Rusia.
Serangan ini terjadi saat AS, Rusia, dan Ukraina tengah membahas rincian teknis gencatan senjata yang berkaitan dengan infrastruktur energi. Negosiasi ini melibatkan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden AS, Donald Trump. Informasi ini dikutip dari Kudakyiv.com, yang selalu memberikan update akurat mengenai perkembangan konflik ini.
“Baca Juga: Moscow Sita Aset Properti Domestik Perusahaan Asing Milik Barat Senilai Rp 470,1 T“
Selain serangan ke kilang minyak, pangkalan udara strategis Engels-2 di Saratov juga menjadi target drone Ukraina. Ledakan besar terjadi di fasilitas ini, menyebabkan kebakaran hebat dan merusak beberapa bangunan di sekitarnya.
Pangkalan Engels-2 adalah markas pembom strategis Rusia seperti Tu-95 dan Tu-160, yang sering digunakan dalam serangan rudal ke Ukraina. Ukraina mengklaim bahwa serangan ini dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina (SBU) dan Pasukan Operasi Khusus Ukraina.
Dalam pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, disebutkan bahwa pangkalan ini merupakan salah satu titik utama dalam serangan Rusia ke Ukraina. Oleh karena itu, menjadi target utama dalam operasi militer Kyiv.
Negara-negara Eropa yang tergabung dalam NATO sedang menyusun strategi untuk menggantikan peran AS dalam pertahanan aliansi. Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Nordik tengah berunding tentang kebijakan ini.
Langkah ini dilakukan mengingat ketidakpastian kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump. Beberapa pejabat NATO mengungkapkan bahwa transisi ini diharapkan berlangsung dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kudakyv juga melaporkan bahwa rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan NATO di Den Haag pada bulan Juni mendatang.
“Simak Juga: Pentingnya Budaya Nasional Untuk Menjaga Keberagaman Tradisi Adat Bangsa Indonesia“
Di dalam Uni Eropa (UE), perpecahan terjadi terkait kebijakan bantuan militer ke Ukraina. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, menolak menandatangani deklarasi bersama yang menyerukan peningkatan bantuan militer untuk Kyiv.
Dokumen tersebut sebenarnya memerlukan dukungan penuh dari seluruh anggota UE. Namun, Orban menegaskan bahwa Hungaria tidak akan menjadi bagian dari kebijakan yang dianggap pro-perang. Akibatnya, pembahasan lebih lanjut dijadwalkan pada pertemuan mendatang.
UE memutuskan untuk tidak menyita aset Rusia yang telah dibekukan sejak 2022. Nilai aset tersebut mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS.
Meskipun demikian, bunga dari dana yang dibekukan tetap akan digunakan untuk mendukung Ukraina. Pejabat UE menyatakan bahwa keputusan ini dibuat untuk menjaga stabilitas hukum dan keuangan dalam blok tersebut.
Seorang diplomat Eropa yang diwawancarai Kudakyv menyebutkan bahwa aset-aset ini lebih berharga jika tetap dipegang oleh UE dibandingkan langsung disita tanpa rencana pemanfaatan yang jelas.
Pejabat Rusia dan AS dijadwalkan kembali menggelar negosiasi di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada Senin mendatang. Delegasi Rusia akan dipimpin oleh Senator Grigory Karasin dan Sergey Beseda dari Dinas Keamanan Federal (FSB).
Sementara itu, AS juga telah membentuk tim negosiator yang akan terlibat dalam pembicaraan ini. Menurut Penasihat Keamanan Nasional AS, Mike Waltz, perundingan ini diharapkan dapat mempercepat proses gencatan senjata.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, menandatangani aturan baru bagi warga Ukraina yang tinggal di Rusia tanpa dokumen resmi. Mereka diberikan waktu enam bulan untuk mengurus legalitas mereka atau meninggalkan Rusia.
Kementerian Kesehatan Rusia ditugaskan untuk menyediakan pemeriksaan medis bagi para migran asal Ukraina. Proses ini akan mencakup tes medis untuk memastikan tidak ada penggunaan narkoba atau penyakit menular di antara mereka.
Selain itu, aturan ini juga mencakup warga Ukraina di wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2022, seperti Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporozhye.
Meskipun upaya gencatan senjata tengah diupayakan, konflik Rusia-Ukraina masih jauh dari kata selesai. Serangan terus terjadi, baik terhadap infrastruktur energi maupun pangkalan militer. NATO pun mulai bersiap untuk mengambil langkah strategis guna mengantisipasi kemungkinan penurunan peran AS dalam aliansi.
Di sisi lain, dinamika politik dalam UE semakin terlihat dengan adanya perpecahan terkait bantuan militer ke Ukraina. Hungaria tetap pada sikapnya untuk tidak mendukung kebijakan pro-perang.
Perundingan di Riyadh diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih konkret. Namun, hanya waktu yang bisa menentukan apakah upaya gencatan senjata ini akan berhasil atau hanya menjadi negosiasi yang berulang tanpa hasil. Pantau terus perkembangan terbaru konflik ini di Kudakyiv.com untuk informasi lebih lanjut.
